JAKARTA – Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta pemberantasan mafia tanah terus digencarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Oleh sebab itu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berulang kali mengingatkan pada seluruh jajarannya sampai tingkat bawah, agar bekerja sesuai aturan dan tidak terlibat praktik mafia tanah.
Memang banyak masalah-masalah konflik agraria, terutama tumpang tindih antara perusahaan dengan masyarakat.
Upaya yang dilakukan dengan bersinergi, kolaboratif antara ATR/BPN dengan pemerintah daerah (Pemda), aparat penegak hukum dan badan peradilan.
“Apabila empat institusi ini dapat bersinergi memiliki pandangan yang sama insyaallah bisa mengurai masalah dilapangan,” ujar Hadi Tjahjanto, Senin (25/7/2022) lalu.
Dalam hal pemberantasan mafia tanah telah dilakukan miligasi dan evaluasi internal melihat berbagai celah untuk mencegah ruang praktik mafia tanah.
“Sembari itu, kami juga melakukan berbagai langkah miligasi untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik mafia tanah dan memperkuat kelembagaan ini,” ujar Hadi Tjahjanto.
