RUBRIKA – Komunitas Pemilihan Berintegritas (PEGAS) bersama KPU Kota Surabaya menggelar sosialisasi Pilwali Kota Surabaya atau Pilkada Kota Surabaya 2024.
Sosialisasi itu bertajuk “Tantangan Pemilih Masyarakat Pesisir dan Masyarakat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024”.
Kegiatan sosialisasi Pilkada Kota Surabaya 2024 itu digelar di Aula Kantor Kecamatan Bulak, Surabaya pada Jumat (31/5/2024) lalu.
Kegiatan yang menyasar masyarakat pesisir nelayan ini dibuka secara langsung oleh Dewan Pembina PEGAS, Refi Ahmad Zuhair.
Kemudian dilanjutkan sesi materi dari dua narasumber diantaranya, Arief Supriyono, SE., MM (Pemantau Pemilu DPP PA GMNI dan Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan) serta Irfan Basier (Founder Djong Living Bulak).
Wakil Ketua Divisi Kajian Politik dan Hubungan Luar PEGAS yang sekaligus menjadi Ketua Pelaksana, Fikri Akhdan Aqila menerangkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pemerataan informasi dan akses yang adil bagi seluruh pemilih di Surabaya.
“Pemerataan informasi ini juga termasuk kepada kelompok-kelompok yang rentan menghadapi hambatan dalam berpartisipasi,” terang Fikri Akhdan Aqila, Senin (3/6/2024).
“Dengan diadakannya kegiatan ini, kami berharap bisa membangkitkan semangat partisipasi masyarakat Bulak dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024 mendatang,” tambahnya.
Sementara Arief Supriyono, menyampaikan, Pilwali Surabaya 2024 sangat penting, terlebih masyarakat memiliki hak suara untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kebutuhan dan harapannya.
“Disisi lain, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi sekaligus mengawasi proses pemilihan untuk memastikan transparansi dalam berjalannya pemilihan,” ujarnya.
Founder Djong Living Bulak Irfan Basier, juga mengatakan, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan menjelang Pilawali Surabaya 2024 mendatang.
“Pertama, memberikan sosialisasi secara masif semacam ini menjadi tugas kita bersama sebagai upaya menyukseskan pemilihan. Kedua, hal yang harus diperhatikan adalah memastikan masyarakat terdaftar menjadi pemilih dan hak pilihnya terpenuhi,” katanya.
Selain itu, Basier mengungkapkan, ada tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat pesisir, seperti aksesibilitas TPS dan tingkat literasi politik yang rendah.
“Tak hanya itu, isu-isu spesifik wilayah pesisir yang belum mendapat perhatian memadai dari calon-calon pemimpin juga menjadi hambatan,” bebernya.
Sebagai informasi, Kota Surabaya menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak bersama 508 kabupaten/kota lainnya pada 27 November mendatang. (***)
