banner 728x250

BEM Malang Raya Juga Suarakan Isu Lokal, Tolak Sawit Hingga Ranperda RTRW Kota Batu

Unras BEM se-Malang Raya di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (12/04/2022). (Foto: Andrew Manalu)

MALANG – Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Malang Raya melakukan demo di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (12/04/2022).

Ada 25 tuntutan yang disampaikan ratusan mahasiswa pada saat aksi tersebut.

banner 336x280

Tuntutan ini pun direspon langsung Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah yang turun langsung mendengarkan aspirasi ratusan mahasiswa.

“Saya mengapresiasi semua aspirasi yang sudah masuk. Saya tidak bisa sendirian harus dikawal bersama-sama. Kita berjuang bersama,” ujar Made, sapaan akrab Ketua DPRD Kota Malang.

Politisi PDI Perjuangan itu juga diminta untuk turut menandatangani surat 25 tuntutan Mahasiswa se-Malang Raya.

Respon positif juga disampaikan Made terhadap 25 tuntutan tersebut. Dia siap memfasilitasi 25 tuntutan mahasiswa di Malang Raya.

“Untuk setiap tuntutan-tuntutan yang disampaikan, saya siap memfasilitasi,” ujar Made usai membacakan surat 25 tuntutan Gabungan BEM se-Malang Raya.

Koordinator BEM se-Malang Raya Zulfikri Nurfadhilla akan menunggu waktu satu minggu untuk tindak lanjut 25 tuntutan yang disampaikan melalui Ketua DPRD Kota Malang.

“Minggu kedepan kita akan menghitung eskalasi apakah DPRD betul-betul akan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan kita,” ujar Koordinator BEM se-Malang Raya.

Berikut 25 tuntutan BEM se-Malang Raya:

  1. Menolak keras adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu di tengah carut marut dan permasalahan-permasalahan yang terjadi secara parsial di Indonesia.
  2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap dan pernyataan tegas untuk menghentikan wacana tersebut serta menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini agar mencegah terjadinya potensi-potensi konflik yang bisa terjadi di kemudian hari.
  3. Menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan minyak goreng yang kemudian didistribusikan secara merata ke pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.
  4. Menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga minyak goreng.
  5. Menuntut pemerintah untuk memberantas mafia-mafia yang menjadi aktor dibalik penimbunan minyak goreng.
  6. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara konsisten.
  7. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan terkait pembatasan ekspor CPO ke luar negeri guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
  8. Menuntut pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan krisis minyak goreng ini dengan mengalihkan CPO yang dibutuhkan Program B30 yang kemudian digunakan untuk memproduksi minyak goreng.
  9. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas terkait darimana para partai politik mendapat stok minyak goreng dengan jumlah yang besar di tengah-tengah terjadinya kelangkaan.
  10. Menuntut pemerintahan untuk menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.
  11. Menuntut pemerintahan menurunkan Harga BBM jenis Pertamax.
  12. Menuntut pemerintahan menggunakan dana subsidi untuk memonitoring dan menstabilkan harga BBM.
  13. Menuntut pemerintah untuk melakukan mediasi secara persuasif dan keberlanjutan dengan warga Wadas.
  14. Menuntut pemerintah untuk memberikan ganti rugi materil dan jaminan perlindungan kepada warga Wadas.
  15. Menuntut pemerintah dalam penuntasan kasus kekerasan yang dilakukan aparat yang tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan mendesak Kapolda untuk menarik mundur personil aparat dari desa Wadas.
  16. Menunda segala upaya pengesahan Ranperda RTRW Kota Batu.
  17. Melakukan transparansi dan melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan Perda RTRW.
  18. Merubah paradigma dari eksklusif menjadi inklusif dan mengutamakan aspek pelestarian ekologis.
  19. Lebih berpihak kepada masyarakat lokal dibandingkan kepada para investor.
  20. Membatalkan rencana budidaya Sawit di Malang Selatan karena bertentangan dengan daya dukung wilayah dan kondisi terkini kawasan Malang selatan yang rentan.
  21. Memilih alternatif ekonomi yang berkelanjutan yakni budidaya tanaman pohon buah-buahan tropis dan ekowisata yang lebih nyata menguntungkan untuk rakyat.
  22. Melakukan peninjauan serta penormalisasian sungai sungai besar serta sistem drainase yang ada.
  23. Menambah ruang terbuka hijau sebagai salah satu daerah resapan air hujan.
  24. Mendesak Pemerintah untuk menunda Proyek IKN yang berpotensi pada ketidakstabilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat.
  25. Menuntut pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan kestabilan sektor publik demi perbaikan dan pemenuhan hak hidup masyarakat Indonesia, Bukan pada pengorganisasian yang hanya berdasar akal bulus, persekongkolan, dan ide-ide jahat demi merampok dan memuaskan hasrat kekuasaan.