banner 728x250

Pemandangan Umum Terhadap Nota Keuangan Gubernur, Fraksi PDI-P DPRD Jatim Soroti Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa. (Foto: Ist)
Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa. (Foto: Ist)

RUBRIKA – Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Jawa Timur (Jatim) menyampaikan beberapa hal dalam Pemandangan Umum (PU) terhadap nota keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim tahun anggaran 2024.

Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa mengatakan ada 3 hal penting yang disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (24/10/2023) tersebut.

banner 336x280

“Hal yang pertama yang kami sampaikan adalah soal pendapatan APBD tahun 2024. Seharusnya lebih tinggi dari Perubahan APBD tahun 2023. Karena ada potensi-potensi pendapatan yang semestinya bisa ditingkatkan,” ujar Yordan yang juga adalah dosen ilmu politik itu.

Selain itu, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Jatim ini juga mengkritisi masalah pendidikan.

“Yang kedua, masalah pendidikan. Banyak permasalahan di bidang pendidikan khususnya SMA/SMK yang masih terjadi di Jawa Timur, termasuk siswa-siswi yang tidak bisa bersekolah karena masalah biaya, termasuk juga lulusan yang belum bisa bekerja,” kata pria yang akrab disapa Yordan ini.

Dia juga mempertanyakan bagaimana rencana Pemprov Jatim dalam meningkatkan mutu pendidikan, mencegah terjadinya putus sekolah dan juga membangun keseimbangan proporsi SMA dan SMK.

Bidang kesehatan juga menjadi hal penting yang turut disoroti.

“Yang ketiga masalah kesehatan. Khususnya masalah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Masih banyak masyarakat Jatim yang mengalami masalah ketika harus berobat tetapi tidak bisa tercover oleh BPJS. Seharusnya itu juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jatim,” paparnya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim ini juga mempertanyakan langkah apa yang akan dilakukan Pemprov Jatim untuk meningkatkan coverage JKN khususnya bagi masyarakat miskin.

Yordan menambahkan, fraksinya juga menyoroti sekaligus menanyakan permasalahan di beberapa bidang lainnya seperti infrastruktur, pertanian, koperasi dan UMKM, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang sosial, dan juga tenaga kerja. (*)