RUBRIKA – Beberapa waktu belakangan ini, sorotan dari berbagai kalangan soal keaslian Orang Papua yang dapat berkontestasi dalam Pemilukada 2024 di Tanah Papua masih terus bergulir dan terkhusus di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Segala bentuk aksi protes terus dilakuakan oleh berbagai macam kalangan untuk menuntut Hak Politik Orang Asli Papua (OAP).
Secara Konstitusional suda jelas sebagaimana yang sudah di atur dalam UU Otsus No.2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No.21 Tahun 2001 terkait otonomi kusus bagi Provinsi Papua.
Segala bentuk proses dan tahapan yang sudah dilakukan oleh MRPBD itu berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Tahapan dan proses itu dapat menghasilkan 1 keputusan yang dimana bukan hanya sebagai keputusan politik semata tetapi juga bagian dari menjaga hak Politik OAP.
Keputusan MRPBD ini bukan semata karena kepentingan politik semata, tetapi kita harus pahami bahwa keputusan ini merupakan bagian dari penyelamatan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua.
Kewenangan MRP yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua merupakan bentuk pengakuan eksistensial terhadap hak-hak adat dan budaya orang asli Papua.
Perlu digaris bawahi bahwa kasus ini bukan soal politik semata, jangan sampai ini mengeliminir hak politik yang sudah disepakati bersama dalam Undang-Undang itu.
Untuk itu, saya mengajak kita semua warga masyarakat Papua Barat Daya dan seluruh pihak-pihak yang terkait untuk menjaga kondusifitas dan kesetaraan politik.
Keputusan yang diambil oleh MRPBD wajib dihormati, sebab keberadaan MRP merupakan representasi dari Orang Asli Papua. (***)
Opini oleh: Amandus Yumte
Lembaga Kajian Isu Papua PP PMKRI Periode 2024-2026
rejekijitu88