JAKARTA – Seperti diketahui, sindikat mafia tanah bekerja secara terstruktur. Beberapa modus yang pada umumnya digunakan, yaitu pemalsuan berkas atau sertipikat, menggugat melalui pengadilan, melakukan penguasaan tanah secara fisik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tak dipungkiri, dalam menjalankan modus operandi tersebut, masih ditemukan keterlibatan jajaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah adalah sebuah fakta hukum yang tidak perlu kami dari ATR/BPN defensif,” ujar Raja Juli Antoni, Wamen ATR/BPN saat wawancara secara daring pada program “Sapa Indonesia Malam” Kompas TV, Selasa (19/7/2022).
Oleh sebab itu, untuk menghindari keterlibatan jajaran dalam sindikat mafia tanah, Kementerian ATR/BPN tentu berkomitmen dalam perbaikan internal.
Selain itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan, dalam 34 hari mulai kerjanya di Kementerian ATR/BPN, sejatinya ia bertemu dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki komitmen, dedikasi, loyalitas yang tinggi.
“Maka Pak Menteri juga katakan kalau seandainya terjadi, orangnya benar, tetapi masih terseret juga dalam kasus hukum, maka Pak Menteri akan pasang badan melakukan proteksi kepada teman-teman yang sudah bekerja secara prosedural,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wamen ATR/BPN menuturkan bahwa yang paling penting dilakukan mengaktifkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN dalam melakukan kontrol dan evaluasi internal.
“Sehingga tercipta good governance, soal transparansi, akuntabel, menghilangkan pungutan liar (pungli), termasuk pelayanan masyarakat yang cepat, efektif dan efisien,” pungkas Raja Juli Antoni.
