JAKARTA – Dalam Rapat Paripurna ke-26 secara resmi DPR RI menyetujui pembentukan 3 (tiga) provinsi baru di Papua. Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/06/2022) membahas mengenai pemekaran Papua yang selama ini menjadi bahan pertimbangan DPR.
“Apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta.
“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menjelaskan usulan dalam pemekaran Papua ini merupakan aspirasi dari masyarakat Papua tersendiri.
Dengan disahkannya pemekaran ini dapat memberi ruang kepada orang asli Papua. “Pemekaran di Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua,” jelas Tito.
Purnawirawan Jendral Polisi ini berharap 3 provinsi baru tersebut dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyeluruh.
Pembentukan 3 provinsi ini memiliki tujuan utama untuk mempercepat pembangunan di Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Terutama orang asli Papua.
Berikut ini rincian daerah di 3 daerah otonom baru (DOB) Papua yang telah disepakati:
1. Provinsi Papua Selatan
a. Kabupaten Merauke
b. Kabupaten Boven Digoel
c. Kabupaten Mappi
d. Kabupaten Asmat.
2. Provinsi Papua Tengah
a. Kabupaten Nabire
b. Kabupaten Paniai
c. Kabupaten Mimika
d. Kabupaten Puncak Jaya
e. Kabupaten Puncak
f. Kabupaten Dogiyai
g. Kabupaten Intan Jaya
h. Kabupaten Deian.
3. Provinsi Papua Pegunungan
a. Kabupaten Jayawijaya
b. Kabupaten Pegunungan Bintang
c. Kabupaten Yahukimo
d. Kabupaten Tolikara
e. Kabupaten Mamberamo Tengah
f. Kabupaten Yalimo
g. Kabupaten Lani Jaya
h. Kabupaten Nduga.
