JAKARTA – Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) optimis dapat menghapus jumlah kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi saat menjadi narasumber dalam Webinar Bincang Pembangunan Seri 7.
Webinar ini mengangkat topik “Mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Tahun 2024” di Auditorium BRIN Gatot Subroto, Rabu (21/9) lalu.
Optimise Hadi bukan tanpa sebab. Hal itu didukung dengan berkurangnya persentase data kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statisik (BPS) terbaru, pada Maret 2022 angka kemiskinan ekstrem tercatat 2,04 persen. Sedangkan angka kemiskinan umum 9,54 persen.
“Ini sebetulnya sangat visible karena ini kita bicara mengenai kemiskinan ekstrem, bukan kemiskinan umum. Ini suatu hal yang visibility masih memungkinkan sekali dalam dua tahun ke depan, kita hapuskan. Walaupun tidak nol koma nol, paling tidak nol koma sekian, kita upayakan dapat tercapai,” bebernya.
Menurut Hadi, terdapat dua hal yang menjadi kunci penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen, yaitu konvergensi program dan anggaran serta perbaikan akurasi data target sasaran.
Dikatakannya, konvergensi program dan anggaran perlu dilakukan antara kementerian/lembaga dan lintas pemerintah pusat dan daerah.
“Konvergensi ini juga perlu memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah yang menjadi kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem,” ungkapnya.
Di sisi lain, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan data yang akurat dan terkini.
Sehingga pihaknya mendorong perbaikan akurasi data, dengan data sasaran memiliki rangking kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi.
Maka dari itu, sesuai arahan Presiden dan masukan Wakil Presiden pada Ratas Data Kemiskinan Ekstrem pada 15 Februari 2022, telah dilakukan penyiapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Hal ini dibawah koordinasi Kemenko PMK, dengan kolaborasi bersama BKKBN, Kemendagri, BPS, dan Set TNP2K.
Data P3KE adalah subset dari Data PKBKKBN 2021 yang telah diberikan rangking dan divalidasi dengan Data NIK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Sejauh ini, terdapat dua data yang tersedia milik pemerintah yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem (P3KE).
Untuk mencegah adanya exclusion error dalam penerimaan bantuan kepada target sasaran, pihaknya mengusulkan penyempurnaan basis data penetapan sasaran dari Data DTKS dan P3KE.
“Data P3KE mengandung informasi sosial ekonomi, by name by address. Dengan informasi tersebut, dapat dikembangkan indeks pemeringkatan kesejahteraan untuk memperkuat pensasaran program intervensi kemiskinan ekstrem. Sehingga perlu integrasi data P3KE kelompok terbawah ke dalam DTKS untuk memastikan kelompok miskin ekstrem terjangkau oleh program perlindungan sosial reguler,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Hadi, pemerintah berupaya mewujudkan Menuju Satu Data Indonesia, yang diharapkan dapat memanfaatkan Data P3KE yang sudah berperingkat kesejahteraan dan dilengkapi dengan hasil integrasi dengan DTKS sebagai dasar dalam pengembangan jangka panjang.
