RUBRIKA – Viral di media sosial terkait SMP Petra Kristen Petra 2 dan SMAK Petra 2 Surabaya yang menolak membayar iuran jalan Rp 140 juta kepada warga setempat hingga memicu perseteruan.
Diketahui perseteruan itu terjadi karena pihak RW meminta kenaikan iuran jalan sebesar Rp 140 juta per bulan kepada SMP Petra Surabaya.
Namun pihak SMP Petra Surabaya merasa keberatan dengan kenaikan iuran jalan yang diberikan oleh RW tersebut terlalu mahal, hingga memicu konflik.
Permasalahan ini mencuat ke publik setelah unggahan video Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji di instagram viral.
Dalam video yang dibagikan, terlihat pihak sekolah menceritakan kepada Armuji terkait warga yang menutup secara sepihak akses jalan utama.
Di waktu yang sama, warga menjelaskan bahwa alasan penutupan jalan utama sekolah tersebut karena sering membuat kemacetan.
Terlebih menurut pengakuan warga, pihak sekolah tidak mau menaikan iuran jalan tersebut sesuai yang diminta para RW.
Lebih lanjut pihak sekolah merasa keberatan jika harus membayar iuran jalan kepada 4 RW setempat yang masing-masing bernilai Rp 35 juta.
“Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah,” tulis Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di instagramnya @cakj1, Jumat (02/08/2024).
“Sekolah merasa keberatan dengan tingginya iuran, serta adanya ketidakvalidan laporan keuangan. Lalu, adanya penutupan jalan masuk menuju ke sekolah menjadi masalah baru yang muncul,” sambung pria yang akrab disapa Cak Ji itu.
“Mediasi berlangsung alot, kedua belah pihak sepakat untuk tidak menyetujui permintaan masing-masing pihak yang bersebrangan,” kata Cak Ji.
Salah satu perwakilan RW mengatakan awal mulanya konflik tersebut mulanya karena kenaikan iuran Satpam
“Jadi gini pak, awal mulanya masalah kenaikan iuran satpam. Kami itu ada 4 (RW). Awalnya itu Rp 32 juta per bulan. Per RW. Kalau memang Petra tidak mau, monggo buat jalan sendiri di belakang,” ucap warga.
Pihak RW meminta iuran penjagaan dan lain-lain sebesar Rp 32 juta per bulan. Kemudian ada 4 RW sehingga pihak sekolah harus membayar sebesar Rp 128 juta perbulannya.
Namun pihak sekolah meminta membayar Rp 100 juta untuk 4 RW atau setiap RW akan mendapat Rp 25 juta.
Selain itu, pihak SMP Petra pun mengklaim jika laporan keuangan yang dibuat oleh pihak RW tidak ada validasi. Bahkan pihak SMP Petra mengatakan jika itu adalah pungutan liar. Sehingga pihak SMP Petra enggan membayarkan uang itu.
“Jadi gini, membayar BPJS, uang BPJS dititipkan ke security, namanya Pak Ishadi, tak tanya, apakah benar ini uang ini dibayarkan ke BPJS, enggak pak malah dibuat beli rokok,” ucap perwakilan dari SMP Petra.
Wakil Walikota Surabaya, Armuji pun datang ke lokasi untuk memediasi kedua belah pihak.
“Kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot,” jelas Armuji dalam video.
Hingga berita ini diterbitkan, permasalahan SMP Petra vs Warga setempat belum menemui titik terang. (***)
