Opini oleh: Rolis Barson Sembiring (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ketua DPC GMNI Malang Raya)
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama, telah melangkah sejauh 78 tahun sejak kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Dalam rentang waktu tersebut, bangsa Indonesia telah menghadapi tantangan besar dan meraih pencapaian yang signifikan di berbagai bidang.
Dalam konteks ini, politik kebangsaan, yang mengacu pada upaya untuk membangun dan memelihara identitas nasional serta persatuan di tengah perbedaan memainkan peran sentral dalam mengarahkan perjalanan bangsa ini, baik dalam memelihara identitas yang beragam maupun meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, agar nilai-nilai kebangsaan Indonesia mempunyai wadah yang jelas dan dapat diaktualisasikan.
Dalam konteks politik kebangsaan dalam 78 tahun Indonesia merdeka ini, dapat dilihat bahwa identitas nasional Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup signifikan.
Dr Basaroh Madiong dalam bukunya “Civil Education” menjelaskan bahwa Idenditas Nasional tersendiri merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya.
Identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan (nasionalisme) Indonesia, negara-bangsa (nation-state) Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara ‘Bhinneka Tunggal Ika’, bendera negara sang saka merah putih, konstitusi negara UUD NRI 1945, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai ‘mengindonesia’, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu.
TANTANGAN POLITIK KEBANGSAAN
Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memelihara semangat persatuan tidak dapat diabaikan.
Keanekaragaman budaya, agama, dan bahasa yang luar biasa menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesatuan.
Namun, Indonesia memiliki moto yang menggambarkan semangat ini, “Bhinneka Tunggal Ika,” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.”
Prinsip ini tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mengedepankan persatuan di tengah perbedaan.
Meski demikian, menjaga kesatuan tidaklah mudah. Isu identitas dan agama sering kali dimanfaatkan untuk tujuan politik sempit, mengancam stabilitas dan persatuan nasional.
Terutama menjelang Pemilu 2024, dimana menghadapi tantangan politik identitas menjadi sangat penting agar tetap terjaga keberlangsungan demokrasi.
Dr. Wahyudi Winarjo selaku Sosiolog dan Dosen di satu perguruan tinggi menjelaskan negativisme sosial tumbuh dan berkembang di masyarakat hal ini juga disebabkan kontrol sosial yang lemah.
Lemahnya kontrol sosial ini mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya potensi eksklusivisme, fundamentalisme, radikalisme, dan negativisme yang bermuara pada tindak kekerasan sosial perpecahan dan ketegangan dalam masyarakat, penelantaran isu-isu nasional dan kepentingan publik, serta meningkatnya pengaruh politisasi agama menjadi persoalan yang harus diatasi.
Ketidaksetaraan ekonomi juga menjadi masalah serius dalam politik kebangsaan Indonesia.
Menurut World Inequality Report 2022, dalam dua dekade terakhir kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan.
Laporan itu mencatat, selama periode 2001-2021 sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional (total household wealth).
Sedangkan 10% penduduk lainnya memiliki sekitar 60% kekayaan rumah tangga nasional sepanjang periode sama. (Adi Ahdiat, katadata).
Meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau besar dan kecil, menjadi hambatan dalam membangun kesetaraan dan kesejahteraan yang merata.
Oleh karena itu, politik kebangsaan harus fokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu faktor penting dalam membangun karakter nasional adalah pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara.
Meski demikian, tantangan dalam bidang pendidikan masih sangat nyata. Tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah masih menjadi hambatan dalam usaha menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan kompetitif.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi “Statistik Pendidikan 2021” yang memuat informasi mengenai potret pendidikan Indonesia.
Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021.
Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Ajaran 2020/2021, yang menunjukan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya merata, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman yang masih jauh tertinggal.
Sekalipun hampir separuh masyarakat merasa skeptis terhadap pemenuhan tujuan kemerdekaan, optimisme terus muncul dari generasi muda di berbagai daerah di Indonesia.
Mereka membawa semangat segar dalam menghadapi tantangan yang diwariskan oleh masa lalu, serta menjadikannya sebagai peluang untuk membentuk masa depan yang lebih cerah.
Selama 78 tahun merdeka, Indonesia telah mengalami berbagai krisis dan perubahan yang menguji ketahanan dan semangat nasional.
Negara ini mampu bangkit dari berbagai krisis yang melanda. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten, investasi dalam infrastruktur, serta kerjasama internasional yang semakin erat telah membantu Indonesia mengatasi berbagai rintangan dan memajukan taraf hidup banyak orang.
Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, pencapaian ini memberikan keyakinan bahwa perjalanan ke arah kemajuan dan kesejahteraan masih dapat diwujudkan.
Generasi muda, dengan semangat dan optimisme mereka, memiliki peran yang krusial dalam membentuk politik kebangsaan Indonesia ke depan.
Mereka telah membuktikan diri sebagai agen perubahan yang kuat, aktif dalam berbagai gerakan sosial dan pembangunan komunitas di tingkat lokal.
Keterlibatan mereka dalam mengatasi isu-isu seperti lingkungan, kesetaraan, dan pemberantasan kemiskinan akan menjadi dasar yang penting dalam membentuk politik kebangsaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagaimana yang diterangkan oleh Vilfredo Pareto bahwa dalam diri generasi muda sekarang ini terdapat akumulasi pengetahuan dari generasi makhluk berakal sebagai benda atau proses dengan struktur dan perilaku karakteristiknya sendiri: kecerdasan.
Sebagai akibat, kecerdasan telah menjadi lebih besar, lebih permanen, dan jauh lebih mampu daripada siapa pun kecerdasan individu (Alasdair J. Marshall 2007, 68).
Dalam mengarungi 78 tahun kemerdekaannya, Indonesia telah menjalani perjalanan yang sarat dengan dinamika dan tantangan.
Politik kebangsaan tetap menjadi menjadi salah satu dasar dalam membimbing arah negara ini menuju kemajuan.
Di tengah keberhasilan dan kegagalan yang telah dialami, semangat generasi muda dan komitmen untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemerdekaan menjadi cahaya harapan yang bersinar terang.
Dengan terus memperkuat kesadaran akan identitas nasional, mengatasi perpecahan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan keyakinan dan optimisme yang lebih kokoh. (***)
