KOTA BATU – Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tahun 2021 telah menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Untuk memastikan bahwa program reforma agraria berjalan dengan baik, Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, hadir secara langsung menyerahkan Integrasi 34 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria.
Acara yang berlangsung di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Rabu (21/09/2022) itu dihadiri juga oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
“Presiden telah menyerahkan 124.120 sertifikat redistribusi tanah, ini dilakukan agar masyarakat bisa hidup dari tanah yang dikelola,” ujar Moeldoko.
“Saya hadir disini hanya dengan satu tujuan, memastikan bahwa kebijakan presiden untuk masyarakat berjalan. Terutama masyarakat yang ada di desa betul-betul ada perubahan dari waktu ke waktu,” kata Moeldoko.
Integrasi 34 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria ini melibatkan Kementerian Pertanian untuk program pemberian bibit dan pohon buah kepada petani.
Selain itu melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberian KUR dan Pelatihan Digitalisasi bagi UMKM.
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program sarana dan prasarana perikanan serta bantuan pembiayaan, serta bantuan permodalan dan pelatihan BUMDes yang menjadi bagian dari kegiatan Kementerian Desa PDTT.
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengatakan Pemerintah Kota Batu terus berupaya untuk mengembalikan perekonomian Kota Batu.
Dengan adanya Reforma Agraria dan ditetapkannya seluruh desa di Kota Batu sebagai desa mandiri, bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Secara fundamental, Reforma Agraria memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa.
Selain itu, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah.
Juga memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
