MALANG – Bupati Malang, HM Sanusi, melantik sembilan (9) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di Peringgitan Pendopo Agung, Kamis (14/4/2022).
Sembilan pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatan meliputi kepada tiga pejabat Eselon 2B antara lain Harry Setia Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini menerima jabatan baru Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kedua, Arbani Mukti Wibowo dengan jabatan lama Kepala Dinas Kesehatan menerima jabatan baru Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dan ketiga, Nurcahyo, dengan jabatan lama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerima jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
‘’Semoga pejabat yang dilantik pada tahap selanjutnya dapat segera melakukan adaptasi sekaligus akselerasi pada aspek administrasi dan pelayanan publik di organisasi kerjanya masing-masing,” jelas Abah Sanusi, sapaan akrab Bupati Malang.
Sedangkan, enam sisanya adalah para pejabat Eselon 3A antara lain Dwi Ilham Prastyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja kini menerima jabatan baru sebagai Camat Karangploso.
Kedua, Hadi Sucipto, yang sebelumnya jabatan lama sebagai Camat Jabung menerima jabatan baru sebagai Camat Dau.
Indra Gunawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Karangploso mengisi jabatan baru sebagai Camat Jabung.
Sedangkan, Yekti Prajoyo, jabatan lama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air menerima jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.
Selanjutnya, Bobby Prabowo, jabatan lama Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kanjuruhan jabatan baru Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kanjuruhan.
Dan terakhir, Ratih Maharani, jabatan lama Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kanjuruhan jabatan baru Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Kanjuruhan.
‘’Usai dilantik dan diambil sumpah jabatan, harus pro aktif untuk menindak pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Harus diingat betul dan tidak melanggar sumpah. Jika melakukan pelanggaran sudah siap mengundurkan diri,” tegas Bupati Malang.
Dalam kesempatan ini, Bupati Malang juga menekankan bahwa tidak ada istilah transaksional dan instan dalam menentukan jabatan.
Pasalnya, semua ditentukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, serta harus melalui proses yang sudah ditetapkan.
“Tidak ada unsur like dan dislike dalam menentukan promosi atau mutasi jabatan karena harus benar-benar melihat bagaimana track record atau rekam jejak para PNS,” pungkas Bupati Malang Abah Sanusi.
