RUBRIKA – Sri Untari Bisowarno menyoroti persoalan angka stunting yang masih tinggi di Jawa Timur (Jatim). Berdasarkan data, angka stunting di Jatim yang masih kisaran 19 persen sampai tahun ini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Jatim itu mengatakan, persoalan stunting menjadi tugas yang harus diperhatikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta seluruh jajaran kota/kabupaten di seluruh Jatim. Pasalnya, dia menilai angka 19 persen masih terhitung tinggi.
Apalagi, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus terhadap upaya pengentasan stunting. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting.
“Dalam Perpres itu jelas tahun 2024 angka stunting secara nasional sudah harus turun sampai 14 persen. Di Jawa Timur stunting masih 19 persen. Sehingga masih kurang 5 persen penurunan angka stunting, minimal menjadi 14 persen,” beber Untari di Malang, Senin (18/9/2023).
Data Dinas Sosial Jawa Timur, sebutnya, dari 38 kota/kabupaten hanya terdapat dua wilayah yang angka stuntingnya sudah berada di bawah angka 14 persen. Yaitu Kota Surabaya dan Mojokerto.
“Jadi kami berharap kabupaten/kota yang kasus stuntingnya masih di atas angka 19-20 persen, kami minta mencermati dan mengamati persoalan ini untuk dilakukan penurunan,” tegasnya.
Sekretaris DPD PDI-P Jatim ini juga meminta agar kepala daerah mulai gubernur, bupati dan wali kota juga mencermati pernyataan Presiden Jokowi agar dana yang dianggarkan melalui APBD benar-benar digunakan untuk penanganan stunting.
“Bahwa anggaran stunting banyak digunakan untuk rapat koordinasi. Ini jangan sampai terjadi di Jatim,” ungkapnya.
“Bagaimana anggaran yang berasal dari pajak rakyat itu digunakan benar untuk penanganan stunting. Belikan vitamin, susu dan makanan tambahan. Jangan ngasih makannya pas di posyandu saja. Tapi bagaimana dipantau terus permakanannya,” lanjut Untari.
Legislator dari Dapil Malang Raya ini mengatakan, pihaknya tegak lurus atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang minta agar kader banteng yang ada di eksekutif dan legislatif menjadikan persoalan stunting menjadi perhatian serius.
“Kader sesuai instruksi Bu Mega, kita minta terus bergerak dalam memantau wilayahnya, guna mengatasi persoalam stunting apabila ada di wilayahnya. Dan ini menjadi sinergitas tiga pilar PDI Perjuangan,” paparnya. (***)
