MALANG – Konflik yang terjadi di berbagai lahan Hak Guna Usaha ( HGU ) PT Perkebunan Nusantara ( PTPN ) XII kebun Pancursari di Desa Tegalrejo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat pekebun menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk lakukan percepatan penyelesaian.
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengunjungi lokasi ini pada Minggu (19/6/20022) lalu. Pada kesempatan ini ia mendengar aspirasi serta berdialog dengan masyarakat pekebun, dilanjut berdiskusi dengan perwakilan warga penggarap lahan, kepala desa, bupati, dan jajaran forkopimda setempat untuk mencari solusi bagaimana masyarakat tetap bisa memanfaatkan lahan.
Usai berdiskusi dengan pemangku kepentingan terkait di kantor PTPN XII, Menteri ATR/BPN menyampaikan akan membentuk satuan tugas ( Satgas ) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi kegiatan masyarakat di desa tersebut.
Satgas juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat pekebun, mulai penanaman sampai panen.
“Saya akan turunkan satgas supaya bapak/ibu melaksanakan kegiatan itu juga diawasi dan diberikan perlindungan,” tegasnya.
Namun demikian perlu adanya kesepakatan dengan lintas kementerian, mengingat lahan tersebut adalah milik negara. Menurutnya, kerja sama dapat di lakukan masyarakat dengan PTPN XII, sehingga nantinya negara juga mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan lahan.
“Kami memikirkan keberlangsungan bapak/ibu, kami juga memikirkan PTPN XII supaya kita mendapatkan untung untuk negara, karena ini milik negara. Nanti satgas akan mengatur, diawasi oleh petugas semuanya, bapak/ibu bisa kerjasamakan lahan yang dimiliki dengan PTPN XII untuk ditanami yang sesuai dengan keinginan PTPN XII. Bapak/Ibu yang menggarap, setiap hari di kasih bayaran, kemudian setelah ada hasilnya juga dipersentase supaya aman juga Bapak/Ibu mendapatkan semua,” papar Hadi Tjahjanto.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kesempatan ini, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Widodo, Kepala Kantor Wilayah NPN Provinsi Jawa Timur Jonahar, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang La Ode Asrafil, Bupati Malang HM Sanusi, dan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat.
