RUBRIKA – Puluhan Inputer Pilpres 2024 layangkan somasi ke DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya.
Mereka mengantarkan surat somasi tersebut ke kantor DPC PDIP Kota Surabaya, di Jalan Setail No.8, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Rabu (12/06/2024) lalu.
Pasalnya, diduga DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya belum membayarkan upah jasa puluhan inputer pada Pilpres 2024 lalu.
Hal inilah yang membuat mereka turun langsung bersama-sama dan melakukan somasi kepada DPC PDIP Surabaya.
Perwakilan Inputer, Hanif mengatakan, upah puluhan inputer sejak Pilpres 2024 usai hingga saat ini belum dibayarkan.
“Kami hanya diberi janji-janji manis saja, katanya akan melunasi tapi sampai sekarang tidak ada wujudnya. Kami hanya meminta apa yang sudah menjadi hak kami,” pungkas Hanif.
Menurut Hanif, inputer oleh PDIP Surabaya dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000 untuk bekerja selama satu hari.
“Memang, sebagian sudah ada yang terbayarkan, tapi banyak juga yang belum terbayarkan, janjinya waktu itu akan dibayarkan H+1 kerja, tapi ini udah 3 bulan lamanya belum dibayar,” bebernya.
Hanif mengatakan, jika dalam waktu 3×24 jam upah jasa inputer belum dibayarkan, maka pihaknya akan melakukan demonstrasi di depan Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.
“Kami akan membawa massa yang lebih besar jika hak kami dalam 3 hari belum terbayar,” tegasnya.
Perwakilan Inputer yang protes tersebut ditemui oleh Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Ahmad Hidayat.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Hidayat menjelaskan fakta bahwa yang merekrut inputer saat itu kontraknya belum jelas.
“Saat itu kita minta inputer untuk mengentry data 100 persen baik itu suara pilpres dan pileg, dengan kontrak kerja 3 shift, 1 shiftnya 200 orang,” ungkap Ahmad Hidayat.
“Tetapi apa yang terjadi? Sampai pengumuman KPU itu tidak terupload 100 persen, bahkan ada yang masih 60 persen,” sambungnya.
Dari kejadian tersebut, lanjut Ahmad Hidayat, Koordinator Inputer saling lempar tanggungjawab.
“Kordinator saat itu Taufik (Anggota BSPN Surabaya). Dia lempar tanggungjawab. Semua inputer dikasih nomor telepon saya, akhirnya banyak inputer nagih ke saya dan dengan bahasa yang tidak sopan,” katanya.
“Saya sebagai Wakil Sekretaris mengeluarkan uang nilainya 600 juta dengan hasil kerja yang tidak bisa diukur seperti ini. Akhirnya kita panggil seluruh koordinator, kita gamau tau, ternyata inputer ga di breafing hak dan tugasnya seperti apa, tidak ada kontraknya seperti apa,” sambungnya.
“Kita sudah selesaikan satu persatu hanya kurang 70 juta (70.000.000 : 500.000 = 140 orang). Banyak yang sudah dapat (haknya) itu kerjaannya belum selesai. Kita hanya kemanusiaan saja, cara saya menentukan dia udah selesai kerja bagaimana? Karna kita tidak dikasih data,” tegasnya.
Ditanya soal solusi untuk inputer yang haknya belum terbayarkan, Ahmad Hidayat menjanjikan dilunasi pada Rabu (19/06/2024) mendatang.
“Saya minta 15 orang (inputer yang belum terbayar dalam surat somasi) ini hadir fisik Selasa atau Rabu. Biar dicocokkan, langsung diterimakan dan tidak boleh diwakilkan. Kita kemaren kecolongan 8 juta,” pungkasnya.
Media ini mencoba kembali melakukan konfirmasi kepada pihak inputer yang sebelumnya mengadu kepada Rubrika soal haknya yang belum terbayarkan.
“Alhamdulilah mas, 15 orang yang saya ikutkan sudah terbayarkan. Untuk diluar itu (15 orang) saya tidak tahu menahu apa ada yang belum terbayarkan,” beber Hanif. (***)
