RUBRIKA – Dalam rangka Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB) PMKRI Cabang Malang Komisariat Merdeka (Universitas Merdeka/Unmer Malang) mengadakan dialog publik.
Dialog publik PMKRI Cabang Malang itu bertema “Kapitalisasi Dunia Pendidikan”.
Adapun pembicara dalam kegiatan ini adalah Dr. Sukardi, M.Si (Wakil Rektor 1 Unmer Malang) sebagai pembicara 1 dan Coqi Basil (Malang Coruption Watch) sebagai pembicara 2.
Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari 21 calon anggota dan 39 anggota biasa PMKRI Cabang Malang Komisariat Merdeka.
Dalam sambutanya, Ketua PMKRI Komisariat Merdeka Epifianus Zakat menyampaikan penegasan terkait esensi dari kegiatan MPAB.
MPAB adalah momen perutusan, yang artinya bahwa anggota baru yang sudah dikukuhkan siap menjalankan tugas sesuai dengan amanah perhimpunan.
“Momen MPAB bukan hanya sekedar seremonial, tetapi lebih dari pada itu kegiatan ini harus betul-betul dimaknai sebagai bagian dari alur proses menuju kematangan seorang kader,” ujar Ketua PMKR Komisariat Merdeka, Epifianus Zakat, Sabtu (12/11/2022).
Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Malang, Goldensius J. Ritalangun mengatakan, MPAB adalah pendidikan formal berjenjang tingkat pertama dalam organisasi PMKRI.
“Pendidikan formal ini sebagai ruang bagi rekan-rekan anggota baru dalam mendapatkan materi pembekalan awal untuk menuju pada proses selanjutnya,” ujar pria yang akrab disapa Exen ini.
Exen melanjutkan, ada beberapa point penting terkait kapitalisasi dalam dunia pendidikan yang menjadi tema dialog publik tersebut.
Menurutnya, kapitalisasi dalam dunia pendidikan merupakan persoalan besar dalam dunia pendidikan hari ini.
“Bagaimana tidak institusi pendidikan tidak lagi dijadikan ruang-ruang untuk mempertajam nalar kritis, tetapi justru dijadikan ruang untuk akumulasi modal, sehingga ini akan berdampak pada banyak masyarakat kecil yang tidak bisa mengeyam pendidikan,” tegas Exen.
Selain itu, Badan Pekerja MCW, Coqi Basil, mengatakan maraknya praktek kapitalisasi dalam dunia pendidikan hari ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Negara terhadap institusi pendidikan.
“Terutama institusi pendidikan swasta sehingga ini akan menyebabkan bagaimana institusi-institusi pendidikan dalam praktiknya tidak betul-betul menerapkan sistem pendidikan yang memanusiakan manusia,” bebernya.
Ditambah lagi, lanjut Coqi, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap sektor pendidikan masih sangat kecil.
“Dan ini menjustifikasi bagaimana pemerintah sampai hari ini belum begitu serius dalam memperhatikan sektor pendidkan,” ungkapnya.
Pandangan ini juga diperkuat oleh Wakil Rektor 1 Unmer Malang, Dr. Sukardi M, Si.
Dia menyampaikan bahwa kapitalisasi dalam sektor pendidikan adalah imbas dari kapitalisasi dalam sektor politik dan ekonomi.
“Yang artinya kebijakan-kebijakan dalam ruang-ruang politik akan berdampak lansung terhadap sektor pendidikan,” pungkas Sukardi.
