RUBRIKA.CO.ID – Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang juga Pelaksana Tugas Presiden Sri Lanka, mendeklarasikan situasi darurat, Minggu (17/7/2022 ), menjelang pemungutan suara presiden yang baru pada 20 Juli mendatang.
Situasi ini diterapkan sebagai upaya pemerintah untuk memadamkan demontrasi yang sudah berjalan 100 hari dan mengatasi krisis ekonomi di negara tersebut yang kian memburuk.
“Adalah bijaksana, untuk dilakukan demi kepentingan keamanan umum, perlindungan ketertiban umum, pemeliharaan persediaan dan layanan yang penting bagi kehidupan masyarakat,” bunyi pemberitahuan pemerintah di kutip Reuters.
Status darurat sempat diberlakukan di Sri Lanka beberapa hari lalu karena situasi semakin memburuk namun segera dicabut lantaran situasi tak kunjung membaik.
Setelah berbulan bulan didemo, Presiden Gotabaya Rajapaksa akhirnya resmi mundur pada Jumat pekan lalu. Rajapaksa melayangkan surat mundur saat dirinya kabur ke luar negeri menghindari amukan massa yang kian menggila.
Wickremesinghe pun diangkat sebagai plt Presiden demi mengisi kekosongan jabatan. Menurut aturan Sri Lanka jika Presiden turun maka Perdana Menteri akan mengisi posisinya.
Pendemo makin geram, mereka tidak mau kroni-kroni Rajapaksa menguasai negara. Wickremesinghe yang juga sekutu Rajapaksa disebut sebagai pesaing utama mengambil kursi kepresidenan.
Padahal, ribuan pendemo turut menolak Wickremesinghe sebagai Plt Presiden dan menuntutnya mengundurkan diri juga bersama Rajapaksa.
