RUBRIKA – Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Muhammad Hasbi mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara langsung antara guru dengan murid merupakan strategi yang paling efektif dalam memulihkan pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan strategi pembelajaran lain seperti pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Untuk itu pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait dengan Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Dalam penyesuaian SKB ini, pemerintah mendorong sekolah untuk mengoptimalkan PTM 100 persen.
Untuk memperkuat kepercayaan diri warga sekolah dalam melaksanakan PTM 100 persen, kata Hasbi, di samping menerapkan protokol kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang memadai, pemberian vaksinasi pada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) harus terus dilakukan hingga di atas 80 persen bahkan mencapai 100 persen. Termasuk masyarakat lanjut usia (lansia) di lingkungan sekolahnya.
“Jangan lupa murid kita juga harus divaksin sehingga kita bisa menjaga mitigasi risiko terjadinya penularan baik di sekolah maupun di keluarga murid masing-masing,” ujar Hasbi dalam acara Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dengan topik “Pulihkan Pendidikan dengan Pembelajaran Tatap Muka”, pada Kamis (14/7) lalu.
Selanjutnya, Hasbi mengatakan, hal penting yang harus dilakukan sekolah dalam menyelenggarakan PTM 100 persen adalah terus menerus menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada peserta didik. “Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang saat ini tengah dilakukan satuan pendidikan merupakan waktu yang baik untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan, sehingga peserta didik baru yang masuk sekolah sudah mengenal dan bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik,” ujar Hasbi.
Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting dalam kesiapan PTM 100 persen, kata Hasbi adalah kolaborasi antara satuan pendidikan dengan keluarga. “Mari kita perkuat lagi kolaborasi antara orang tua dengan satuan pendidikan sehingga kita bisa melanjutkan kesinambungan stimulasi anak kita, pendidikan anak kita, dari rumah ke sekolah dan juga dari sekolah ke rumah,” tutur Hasbi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, Erna Mulati mengingatkan kembali terkait peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah, terutama di Jawa-Bali. Meskipun tidak terjadi lonjakan, kondisi peningkatan kasus tetap harus diwaspadai, terutama jika menyerang kelompok lansia, anak, dan orang dengan komorbid atau penyakit penyerta. ”Meskipun sudah divaksin, tetap jaga-jaga untuk mencegah komplikasi. Prokes tetap nomor satu dijalankan,” ucapnya.
Di sekolah sendiri, kata Erna, penularan Covid-19 perlu diantisipasi mengingat belum semua PTK divaksin dosis lengkap. Oleh sebab itu, pemberian vaksinasi pada PTK sangat penting untuk mencegah terpaparnya Covid-19. ”Masih ada PTK belum memperoleh vaksinasi. Hal ini sangat memprihatinkan. Tentu orang tua akan lebih nyaman kalau cakupan vaksinasi di tempat anaknya bersekolah tinggi,” tuturnya.
Erna berharap PTM 100 persen tidak disambut dengan euforia yang justru mengabaikan penerapan protokol kesehatan. Jika dalam pelaksanaan PTM ditemukan kasus Covid-19, harus dilakukan pelacakan kontak erat atau active case finding untuk menemukan sumber penularannya. ”Dengan begitu dapat mencegah penularan lebih luas. Memang langkah ini memerlukan upaya lebih, tetapi penting untuk memastikan PTM berjalan aman,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri, Zanariah, menuturkan beberapa hal yang perlu dicermati pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PTM 100 persen adalah sosialisasi dan simulasi pelaksanaan PTM, kesigapan dan kejujuran kepala satuan pendidikan dalam mengisi daftar periksa, serta optimalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Madrasah (UKM).
“Kita optimalkan fungsi tim pembina UKS dan UKM untuk mendukung implementasi SKB 4 Menteri yaitu PTM 100 persen sesuai dengan peraturan tentang pembinaan UKS dan UKM,” ujarnya.
