banner 728x250

Dinilai Tidak Netral, BEM Nusantara Minta Presiden Copot Pj Gubernur Riau SF Haryanto

BEM Nusantara Riau mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot SF Haryanto selaku Pj Gubernur Riau, yang terekam dalam foto kontroversial bersama bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Abdul Wahid dan Firdaus. (Foto: Ist)

RUBRIKA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Riau mendesak kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, untuk segera mencopot Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Haryanto, dari jabatannya.

Permintaan ini di latarbelakangi oleh dugaan ketidaknetralan yang mana sesuai dengan Surat Keputusan Bersama di tanda tangani oleh 5 menteri pada tanggal 22 September 2022 bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur atau Walikota di seluruh Indonesia untuk tetap netral dalam menjalankan amanah sebagai Penjabat (Pj) untuk tidak ikut cawe-cawe politik untuk menyambut Pilkada Serentak 2024.

banner 336x280

Jika ada ada kedapatan Pj di suatu daerah terindikasi tidak netral maka akan mendapatkan sanksi disiplin atau dicopot dari jabatannya.

“Maka dari itu kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot SF Haryanto selaku Pj Gubernur Riau, yang terekam dalam foto kontroversial bersama bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Abdul Wahid dan Firdaus,” ujar Nanang, Koordinator BEM Nusantara Riau, Jumat (07/06/2024).

Foto tersebut menunjukkan SF Haryanto berjabat tangan dengan kedua calon, yang kemudian memicu spekulasi di kalangan masyarakat mengenai netralitas sang pejabat.

Nanang mengatakan, sebagai seorang pejabat publik dan ASN, SF Haryanto seharusnya menjaga sikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada mendatang.

“Seharusnya, sebagai pejabat publik sekaligus ASN, Bapak Pj Gubri menghindari berfoto dengan pose yang seakan-akan mendukung salah satu bakal calon di Pilkada mendatang. Tindakan semacam ini justru menimbulkan kecurigaan masyarakat mengenai ketidaknetralan beliau,” bebernya.

BEM Nusantara Riau juga menyoroti banyaknya spanduk dan baliho yang menampilkan calon-calon gubernur di berbagai tempat, menjelang Pilkada. 

Dalam situasi seperti ini, ASN diharapkan untuk tidak menunjukkan dan mempublikasikan pilihannya secara terbuka.

“Sikap seperti ini sangat tidak netral dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ASN yang seharusnya tidak memihak,” pungkas Nanang.

BEM Nusantara Riau menilai, tindakan yang dilakukan oleh SF Haryanto dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pejabat publik dan ASN.

“Sebagai ASN, beliau seharusnya mematuhi aturan dan etika yang mengharuskan netralitas dalam setiap pemilihan umum. Jika tidak, ini dapat berdampak negatif pada proses demokrasi yang sedang berlangsung,” katanya.

“Untuk menghindari perpecahan yang lebih besar di masyarakat serta menjaga aturan dan etika yang berlaku bagi ASN dan pejabat publik, kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Pj Gubernur Provinsi Riau. Ketidaknetralan yang ditunjukkan secara terang-terangan oleh beliau sangat tidak sesuai dengan etika pejabat publik dan ASN,” sambungnya.

BEM Nusantara Riau berharap tindakan tegas dari Presiden Republik Indonesia akan memberikan efek jera bagi pejabat lain yang mungkin berniat melakukan hal serupa.

“Kami yakin bahwa Presiden Republik Indonesia akan mengambil langkah yang tepat demi menjaga integritas dan netralitas pejabat publik serta ASN di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Riau,” tegasnya.

Desakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses Pilkada di Riau berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. 

BEM Nusantara Riau berkomitmen untuk terus memantau jalannya Pilkada serta memberikan kritik dan saran konstruktif demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas di Provinsi Riau. (***)

banner 336x280