banner 728x250

Diskusi PB HMI Bahas Soal Antisipasi Konflik Sosial Ditengah Tahun Politik

Diskusi Publik 'Antisipasi Konflik Sosial, Ditengah Polarisasi Tahun Politik', di Aula PB HMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/08/2022).

JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bidang Pertahanan dan Keamanan menggelar diskusi publik.

Diskusi yang digelar di Aula PB HMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/08/2022) itu, bertema ‘Antisipasi Konflik Sosial, Ditengah Polarisasi Tahun Politik’.

banner 336x280

Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta, mengatakan diskusi ini relevan diangkat oleh PB HMI karena melihat realitas politk hari ini, dan mulai memanasnya tensi politik.

“Hal ini kami lakukan karena mengingat akan banyaknya agenda strategis nasional yang akan kita hadapi,” ujar Arven.

Untuk itu, lanjutnya, perlu kiranya pihaknya memastikan peran HMI dan lembaga lemabaga terkait berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Kita tidak ingin pemilu 2024 dimanfaatkan sekolompok orang untuk mengadu domba sesama anak bangsa, komitmen kebangsaan harus kita jaga bersama. Karena keamanan dan ketentraman itu mahal harganya,” tegas Arven.

Dalam diskusi yang dihadiri pengamat militer Dr Sidratahta Muchtar, Peneliti Indonarator Syafrudin Abbas, dan perwakilan HMI cabang mulai dari kawan-kawan HMI Meulaboh sampai kawan kawan HMI Jayapura, berjalan dengan baik dan lancar.

“Dalam diskusi tersebut, beberapa hal penting masuk dalam upaya antisipasi dini dalam mengahadapi Konflik Sosial Dini sebelum jauh memasuki momen tahun politik,” lanjut Arven. 

Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, antar umat beragama, suku, dan etnis. Selain itu juga bisa bersumber dari sengketa batas wilayah, sangketa SDA, dan lainnya.

“Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik sosial adalah dengan penegakan hukum yang dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ini menjadi hal penting seketika konflik itu terjadi,” bebernya.

Selain itu, lanjut Arven, diperlukan pula sinergi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini pencegahan konflik, dan meminimalisir berbagai potensi konflik melalui tindakan penyelesaian perselisihan dimasyarakat melalui konsiliasi, perundingan, ataupun mediasi.

Dalam hal pencegahan konflik sosial juga perlu peran masyarakat, tenaga pendidik, dan pelajar. Sebab, diera keterbukaan informasi ini, lanjut Arven, diharapkan masyarakat mampu menjaring dan mencegah menyebarnya paham, ideologi, atau gerakan radikalisme.

“Masyarakat harus mampu mencegah menyebarnya paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat mengancam keutuhan NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun pengaruh asing,” pungkas Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta.