BEKASI – Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dinilai penting, sebab dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang tanah sehingga menimbulkan rasa aman atas tanah yang dikuasai.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Saan Mustopa pada acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang pada Jumat (15/7/2022) lalu.
Ia mengatakan, dulu orang tidak terlalu peduli dengan dokumen pertanahan karena tidak tahu cara mengurusnya. Belum lagi mahal serta merasa aman-aman saja dengan tanah itu.
“Padahal tanah dari waktu ke waktu tidak akan bertambah jumlahnya, justru mungkin malah bisa berkurang dengan adanya abrasi. Tetapi, orang yang membutuhkan tanah semakin bertambah seiring jumlah penduduk yang semakin meningkat. Karena hal itu, konflik pertanahan akan muncul. Oleh karena itu kepemilikan sertifikat tanah menjadi sangat penting,” ujar Saan Mustopa.
Senada dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Kepala Kantor Pertanahan Bekasi, Hiskia Simamarta menjelaskan, pentingnya kepemilikan tanah ini akan bergantung pada kejelasan status hak tanah itu sendiri.
“Jika Bapak/Ibu mendaftarkan tanahnya dan keluar sertpikatnya kan sudah jelas kepemilikannya. Bagaimana jika belum? Jika tidak didaftarkan, nanti tanah itu menjadi tanah terlantar, tanah negara. Maksud dari tanah negara adalah tanah yang belum dilekati oleh suatu hak. Jadi belum ada status hak apa-apa pada tanah itu,” tambah Hiskia Simamarta.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, diserahkan 10 Sertifikat Hak Milik kepada perwakilan warga Bekasi yang hadir.
